suaradunianusantara.net — Insiden longsor maut di TPST Bantargebang pada Minggu siang kini menjadi atensi serius yang menguji kerja sama strategis pengelolaan lingkungan hidup antarwilayah di Indonesia.
Bencana yang meruntuhkan gunungan sampah setinggi 50 meter tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB dan merenggut enam nyawa pekerja serta warga di lokasi. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, memaparkan bahwa runtuhan sampah tersebut menimpa fasilitas publik dan kendaraan operasional. “Tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa 5 unit truk sampah dan 1 warung di sekitar lokasi,” tutur Isnawa pada Minggu (8/3/2026).
Skala musibah ini memicu gelombang simpati sekaligus tuntutan perbaikan standar keamanan fasilitas dari berbagai pihak. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus mematuhi standar internasional demi menjaga martabat lingkungan nasional. “Pemerintah memprioritaskan proses evakuasi seluruh korban sambil memulai penyelidikan menyeluruh,” tegas Hanif pada Senin (9/3/2026).
Evakuasi Gabungan dan Standar Keselamatan Kerja
Operasi kemanusiaan melibatkan tim SAR gabungan dari berbagai instansi guna memastikan kepastian bagi para korban yang terdampak, termasuk diaspora lokal yang bekerja di TPST tersebut. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, melaporkan bahwa enam korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. “Jumlah korban masih terus dalam pendataan berdasarkan keterangan saksi dan pihak keluarga,” jelas Desiana melalui keterangan resminya, Senin (9/3/2026).
Pengerahan teknologi drone thermal dan anjing pelacak K9 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana di fasilitas yang menampung 8.000 ton sampah per hari ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjamin bahwa seluruh hak-hak korban akan dipenuhi secara layak sebagai bentuk perlindungan negara. Fokus utama saat ini adalah memastikan pencarian satu korban atas nama Riki segera tuntas melalui koordinasi lintas sektoral yang solid.
Masa Depan Kontrak dan Pemulihan Ekologi
Tragedi ini terjadi di tengah krusialnya negosiasi perpanjangan kontrak kerja sama TPST Bantargebang yang akan berakhir pada Oktober 2026. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya pembelajaran dari musibah ini untuk memperkuat kewaspadaan dan standar operasional bersama. Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyerukan pemulihan kondisi ekologi yang selama ini terabaikan.
“Kita tidak butuh kiriman sampah dari DKI. Yang kita butuhkan adalah bagaimana memulihkan kondisi ekologi lingkungan di Bantargebang,” ujar Latu dengan nada diplomatik namun tegas, Senin (9/3/2026). Kedepan, transformasi menuju fasilitas pengolahan sampah yang modern dan minim risiko menjadi agenda utama. Keberhasilan penanganan krisis ini akan menjadi tolok ukur efektivitas diplomasi lingkungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. ***
